Penerbitan Kartu Keluarga

admin/bakohumas padureso

30 Januari 2020 22:08 WIB

Dibaca 897 kali

Layanan Publik

DASAR HUKUM :

• Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013.
• Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2015.
• Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

KETENTUAN UMUM :

• Setiap Keluarga hanya memiliki 1 (satu) Kartu Keluarga dan setiap penduduk dicatat hanya pada 1 (satu) Kartu Keluarga.
• Setiap Kartu Keluarga harus ada nama Kepala Keluarga,alamat dan memiliki Nomor Kartu Keluarga
• Kartu Keluarga ( KK ) wajib diganti / diperbaharui apabila : rusak, hilang, terjadi perubahan data dan jumlah anggota keluarga.

1. Penerbitan KK baru :

Jenis permohonan ini dimaksudkan bagi penduduk yang belum terekam di data keluarga dan data anggota keluarganya kedalam pusat Bank Data Kependudukan Nasional Persyaratan bagi pemohon Kartu Keluarga (KK).

Persyaratan :

1. Buku Nikah/Kutipan Akta Perkawinan atau Kutipan Akta Perceraian;
2. Surat Keterangan Pindah/Surat Keterangan Pindah Datang bagi Penduduk yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Surat Keterangan Pindah Luar Negeri yang diterbitkan oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota bagi WNI yang datang dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena pindah;
4. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan.

2. Penerbitan KK karena Perubahan Data.

Persyaratan :

1. KK lama;
2. Surat keterangan/bukti perubahan (akta kelahiran, buku nikah, surat keterangan kelahiran, surat keterangan kematian, pindah datang, dll.).

3. Penerbitan KK karena hilang atau rusak.

Persyaratan :

1. Surat Keterangan Hilang dari Kepolisian atau KK yang rusak; dan
2. KTP-el.

KETERANGAN :

• Tidak dipungut biaya
• Penyelesaian di kecamatan
• Terlambat 30 (tiga puluh) hari atau lebih melaporkan perubahan data dikenakan denda Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah)

File Terkait: